Postberita - JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Melati, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL). Langkah ini diambil sebagai respons konkret terhadap berbagai persoalan di sektor kelautan yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.
Melati menegaskan, pembentukan Panja merupakan bentuk keseriusan Komisi IV dalam menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan perizinan.
“Peraturan Menteri maupun peraturan perundang-undangan yang tidak memihak rakyat, artinya bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan tidak selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo. Kita satu suara dan satu semangat, jika Panja Lobster diperlukan, mari kita wujudkan untuk menjalankan amanat konstitusi,” tegas Melati saat memimpin audiensi bersama Kelompok Pembudidaya Benih Lobster di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).
*Kritisi Kebijakan dan Persaingan Global*
Dalam kesempatan tersebut, Melati juga menyoroti realitas di lapangan dan perbandingan kebijakan dengan negara lain.
"Fakta di lapangan tidak bisa kita abaikan. Di saat Indonesia memberlakukan larangan, negara lain seperti Vietnam justru terus memperkuat posisinya sebagai produsen lobster dunia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah kebijakan yang kita ambil benar-benar menyelesaikan masalah, atau justru membuka ruang bagi praktik penyelundupan yang semakin sulit dikendalikan?" ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, upaya budidaya dalam negeri hingga saat ini masih menghadapi banyak ketidakpastian, baik dari sisi teknologi, keberhasilan produksi, maupun kepastian pasar.
"Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa upaya budidaya dalam negeri hingga saat ini masih menghadapi banyak ketidakpastian—baik dari sisi teknologi, keberhasilan produksi, maupun kepastian pasar. Uji coba yang terus dilakukan tentu membutuhkan biaya besar, dan jika tidak dikelola dengan tepat, berpotensi menjadi beban bagi keuangan negara," tambahnya.
Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan yang terarah terhadap lalu lintas komoditas ini justru mampu memberikan kontribusi ekonomi dan penerimaan negara yang signifikan.
