Ramai Di Pemberitaan, Komisi A DPRD Cianjur Panggil Sejumlah OPD Terkait Surat Petisi Sekda Mundur

Ramai Di Pemberitaan, Komisi A DPRD Cianjur Panggil Sejumlah OPD Terkait Surat Petisi Sekda Mundur
Foto: Ramai Di Pemberitaan, Komisi A DPRD Cianjur Panggil Sejumlah OPD Terkait Surat Petisi Sekda Mundur

CIANJUR-JAWA BARAT | Anggota DPRD Komisi A Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyikapi dan panggil sejumlah Perangkat Daerah terkait surat pernyataan sikap yang mendesak sekda untuk mengundurkan diri.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Cianjur Dadang Tarmo, Hal tersebut diduga kuat adanya oknum yang memprovokasi supaya iklim birokrasi menjadi berpolemik seperti ini. sepengetahuannya bupati, sekda dan OPD tidak ada masalah.

“Jika memang tidak harmonis, sepengetahuan saya bupati dan sekda tidak ada masalah, begitu pun dengan para OPD. Kalau sampai terjadi seperti ini bisa jadi ada provokasi,” kata Dadang saat ditemui di kantornya, Senin petang.

Pada kesempatan yang sama, Isnaeni, mengatakan, banyak motif yang melatarbelakangi persoalan ini, salah satunya karena ada indikasi yang bernuansa politik. Mengingat akhir tahun ini di Kabupaten Cianjur akan berlangsung perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Bisa jadi ini ada kaitannya kesana (Politis), atau mungkin ada yang menginginkan jabatan sekda,” kata Isnaeni.

Terjadinya kegaduhan tersebut pun, disoroti Legislator fraksi Golkar yang mendesak para perangkat daerah yang namanya termaktub dalam surat tersebut harus dievaluasi.

“Kalau tidak bersinergi dengan sekda, kalau perlu suruh mundur saja dari jabatannya,” ujarnya.

Menurutnya, cara yang di tempuh para kepala OPD ini sangat keliru.

“Ya logikanya sekda itu bosnya kawan-kawan OPD, masa melanggar sumpah janji taat pimpinan,” katanya.

Jadi akan lebih bagusnya, bupati harus segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik birokrasi yang terjadi di Cianjur.

“Selesaikan segera polemik ini, karena akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan itu sendiri,” ujar dia.

Karena kalau tidak segera diselesaikan, polemik ini bisa berdampak buruk terhadap kinerja pemerintahan kedepannya.

“Akan berakibat fatal, jika memang tidak harmonis. Bayangkan bagaimana mau menyusun anggaran kalau tidak harmonis,” cetusnya.

Sebagai Legislatif tentukan akan senantiasa mengedepankan prinsip check and balance terkait gaduhnya polemik di pemerintah ini.

“Kita rencanakan hari Jumat akan kita panggil para pihak yang terlibat, benar atau tidak. Kalaupun benar, tentunya kita sangat prihatin kenapa sampai terjadi,” ungkapnya.

Sebelum kegaduhan ini terjadi, telah beredar luas tulisan tangan pesan berantai yang isinya mendesak Sekda Cianjur Cecep Alamsyah untuk segera mengundurkan diri.

Dalam surat tersebut meminta Cecep Alamsyah selaku Sekda Cianjur mengundurkan diri dalam waktu tiga hari kedepan, terhitung sejak surat petisi itu dibuat dan ditandatangani 21 perangkat daerah.(Deri L)

Editor: Red