Pemprov Lampung Ajukan SK Penetapan Walikota dan Bupati Terpilih, Kemendagri Harap 17 Februari Dilantik

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung telah mengajukan penetapan Surat Keputusan (SK) untuk Walikota dan Bupati terpilih dalam pemenang pilkada serentak 2020 kepada pemerintah pusat Kementerian dalam negeri.

“Ya, baru pengajuan penetapan SK untuk Walikota dan Bupati. Terkait kapan pelantikan, Kami belum bisa bicara. Apalagi untuk waktu penetapan SK. Itu kewenangan mendagri,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, Zulfikar, melalui Kepala Bagian (Kabag) Otda, Koharuddin, Minggu (7/2/2021).

Menurutnya, pengajuan SK hanya 4 kabupaten kota saja yang tidak sengketa di MK.

“Yakni Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Waykanan dan Kabupaten Pesawaran. Sedangkan 4 lagi menunggu ketetapan MK, ” tambahnya

Selanjutnya informasi yang didapat headlinelampung, Kota Bandarlampung sudah ditetapkan MK pemenang pilkada Eva dan Deddy. Untuk itu ada kemungkinan pengajuan SK penetapan dilakukan susulan.

Sementara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga saat ini belum menentukan jadwal pelantikan kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2020.

Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, pihaknya hanya ingin memastikan bahwa kepala daerah langsung bisa bekerja usai dilantik nanti.

“Saya belum bisa pastikan jadwalnya. Harapan kami pada 17 Februari semua kepala daerah terpilih sudah dilantik, kecuali yang masih bersengketa,” kata Akmal yang dikutip melalui Kompas.com

Soal kepastian jadwal pelantikan, Menteri Dalam Negeri menurutnya masih mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo.

Pihaknya berharap pelantikan sudah digelar sebelum 17 Februari karena tanggal tersebut adalah akhir masa jabatan kepala daerah yang dilantik pada 2016 lalu.

“Kami ingin menghindari terlalu banyak penjabat kepala daerah,” ujar Akmal.

Soal teknis pelantikan, pihaknya juga mewacanakan pelantikan kepala daerah secara virtual oleh gubernur untuk menghindari kerumunan.

Jadi, kepala daerah yang dilantik berada di balai kota masing-masing daerah, sementara gubernur melantik dari tempat berbeda, ” ungkapnya. (*/Ayu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *