Pastikan Keamanan Gudang Logistik Pemilu, Ketua KPU RI Lakukan Monitoring ke KPU Kab Cianjur

Cianjur | Guna memastikan kesiapan menuju pemilu 2024 di Kabupaten Cianjur aman dan terjaga kualitasnya untuk pencoblosan pada tanggal 14 Febuari 2024 nanti, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, melakukan kunjungan sekaligus monitoring gudang logistik KPU Kabupaten Cianjur yang beralamat di Jalan Raya Cianjur-Bandung, Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah. Rabu (3/1/2024)

Ia menuturkan, terhitung sejak bulan Desember 2023 kemarin, KPU di kabupaten atau kota sudah mulai terima surat suara secara bertahap.

Surat suara yang diterima KPU kabupaten atau kota ada sebanyak lima jenis surat suara yang sudah diterima seperti surat suara Pemilu Presiden, Pemilu DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD kota-kabupaten dan DPD.

Dalam kurun waktu 10 hari, pihaknya menargetkan surat suara pemilihan sudah di sortir, mulai dari pelipatan surat suara sampai packing sudah selesai semua dimasukan ke dalam kotak suara per TPS masing-masing.

"Kita sudah perintahkan teman-teman KPU kabupaten termasuk Cianjur membuat progres report setiap hari itu dari lima jenis surat suara itu tercapai pelipatannya berapa dan diinformasikan kepada KPU provinsi, KPU pusat, kepada Bawaslu, kepada kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, juga kepada TNI, supaya semua 0mengetahui perkembangan yang dikerjakan," tuturnya kepada wartawan saat melakukan kunjungan ke gudang logistik pemilu Kab Cianjur.

Ia juga mengatakan, KPU juga sudah harus mengidentifikasi semua gudang logistik KPU kabupaten atau kota di Indonesia. Termasuk mengantisipasi terjadinya peristiwa yang tidak di gudang logistik.

"Kita minta untuk melaporkan lokasi gudang atau TPS termasuk titik koordinatnya. Karena sama-sama musim hujan, sehingga dikhawatirkan adanya genangan, longsor atau apa dan lokasi yang ditentukan itu aman atau tidak. Kalau sekiranya terjadi peristiwa-peristiwa alam, lalu titik gesernya ke mana sebagai strategi mitigasi supaya kegiatan pemungutan suara tetap berjalan," ucapnya. 

Masih dikatakan Hasyim, strategi mitigasi ini sangat penting dilakukan KPU-KPU kabupaten atau kota dan bekerja sama atau melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dengan TNI Polri.

"Karena semuanya satu tujuan, artinya melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, " tutupnya.

(Shandi R.A)