Panwascam Cibeber Gelar Pres Release, Pengawasan Masa Kampanye Pemilu 2024

Panwascam Cibeber Gelar Pres Release, Pengawasan Masa Kampanye Pemilu 2024

Cianjur | Jumat 16 Desember 2023, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Cibeber menggelar Press Release terkait Publikasi dan Dokumen Pengawasan Masa Kampanye.

Agenda tersebut diselenggarakan di Kantor Panwascam Cibeber yang beralamat di Jl Raya Cibeber kampung Handeueul RT 04/01 nomor 01 Desa Cihaur Kecamatan Cibeber.

Press Release dipimpin langsung Ketua Panwascam Cibeber AsepbTohlal, Divisi Hukum Penanganan dan Penyelesaian Sengketa, Ade Irvan, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Yayan Mulyana serta Kepala Sekretariat kantor Panwascam Cibeber, Jojo Jauhari.

Kepada wartawan, Asep Tolhah menyampaikan bahwa kegiatan Panwascam beserta PKD selama masa tahapan kampanye yang dimulai dari tanggal 28 Nopember hingga 10 Pebruari 2023 di wilayah kecamatan Cibeber.

"Kegiatan kampanye baik caleg perorangan DPRD kabupaten, provinsi maupun DPR RI dan DPD di wilayah kecamatan cibeber masih sepi," kata Asep.

Ia melanjutkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dengan berkoordinasi dengan pihak Kepoilisian.

"Kami menerapkan sistem yang sesuai aturan. Aetinya setiap calon yang mau mengadakan kampanye harus ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian," ujarnya.

Selain daripada itu, sambung Asep, pihaknya akan terus melaksanakan patroli yang dilakukan oleh PKD di masing-masing desa dalam kurun waktu 75 hari.

"Sejauh ini ada sejumlah laporan dari masyarakat terkait pemasangan APK yang tidak sesuai dengan aturan KPU," terang Asep.

Ia pun menjelaskan, terkait APK yang melanggar zonasi kami sudah meminta pihak partai masing-masing untuk memindahkannya, dan jikalau tidak, pihak Satpol PP akan mencabut APK tersebut.

"Ada sekitar 400 APK yang terpasang di wilayah kecamatan cibeber baik di jalan porotokol maupun di jalan desa, dan ini masih bisa bertambah. Karena kita fokus pada APK yang berada di tempat-tempat yang dilarang seperti tempat ibadah, sarana pendidikan dan pemerintahan," jelasnya menutup wawancara dengan wartawan.

Masih dilokasi yang sama, Divisi hukum Penyelesaian Sengketa Panwascam Cibeber, Ade Irvan, menambahkan, Panwascam Cibeber meminta berkolaborasi dengan pihak media dalam pengawasan masa kampanye nanti. 

"Sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 11 tahun 2023, bahwa sudah diatur penugasan pengawasan masa kampanye dimana terdapat beberapa aspek. Kami telah melaksanakan 6 aspek pengawasan, salah satunya dengan memberikan surat imbauan kepada kepala desa termasuk BPD dan perangkat serta ASN, TNI dan Polri, untuk tidak terlibat berkampanye, dan kami berharap pihak media untuk dapat berkolaborasi mengawasi kampanye hingga masa kampanye berlangsung sesuai yang diharapkan," tambahnya.

Sementara itu Divisi Hukum Pencegahan dan Humas Panwascam Cibeber, Yayan Mulyana, meminta agar pihak media dapat ikut mengawasi netralitas para Kepala Desa serta penggunaan fasilitas Pemerintahan.

"Kita harus buka mata buka telinga karena kita tidak dapat jadwal kampanye caleg dari KPU, terutama pengawasan terhadap pemerintahan desa, termasuk netralitas kepala desa serta penggunaan fasilitas pemerintahan. Konsekwensinya ketika kepala desa menggunakan fasilitas pemerintahan untuk kampanye berarti melanggar UU Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 dengan ancaman 3 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah," tegasnya.

(SN)