Diduga Ilegal Perizinan Tambang Galian C Di Kawasan Jl. Pelalawan Riau Patut Dipertanyakan

Diduga Ilegal Perizinan Tambang Galian C Di Kawasan Jl. Pelalawan Riau Patut Dipertanyakan

Pelalawan Riau | Perusahaan tambang Pasir Galian C  di wilayah Jalan lintas Pelalawan-Siak Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak-Riau di duga tak kantongi izin resmi. Pasalnya saat dikonfirmasi awak media Rabu 3 Maret 2024, Pihak perusahaan tak memberikan keterangan yang jelas.

Informasi yang dihimpun, Salah satu warga berinisial P menjelaskan bahwa tanah yang selama ini menjadi lokasi  galian C tersebut merupakan tanah milik oknum Kepala Desa.

"Tanah yang Jadi Lokasi galian c ini milik kepala desa," ucapnya.

 

Pada Kesempatan yang sama, salah satu sopir truk tronton berinisial (I) mengatakan, pasir dari lokasi galian tersebut dibeli dengan harga Rp 40 ribu perkubiknya.

"kami disini beli sama pemilik galian c ini melalui CV. UTARA BUMI, yang mana tanah tersebut kami jual ke pihak perusahaan PT. RPP kota pangkalan kerinci Pelalawan, dengan harga Rp 40. ribu perkubiknya," ungkap (i).

Sementara itu Ketika dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp singkat pihak perusahaan galian C tersebut menjelaskan, mengenai hal perizinan semua lengkap.

"Kalau tidak lengkap mana mungkin kami berani melakukan kegiatan galian C, apalagi lokasinya dekat jalan lintas, izin kami lengkap dari provinsi Riau, dan kami juga sudah pernah kejakarta untuk urusan izin langsung ke pihak Menteri, makanannya kami berani memasang plang proyek CV. UTARA BUMI yang kami miliki, kalau memang dari rekan - rekan media mau menanyakan hal izin galian c yang lebih lengkap lagi silahkan saja cek di ESDM," Ujar Salah satu Pengelola galian C berinisial A

Namun sayangnya ketika  pihak diminta data dukumen perizinan tersebut, pihaknya menyuruh awak media menanyakan langsung ke pihak ESDM Perusahaan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kadiv Litbang Gerakan Anti Korupsi Negara (Gakorpan) Dra P Ariani, S.H. menyampaikan,  jika benar demikian hasil konfirmasi awak media terhadap pengelolaan galian c tersebut, maka perusahaan tersebut di duga ilegal kalau belum memenuhi syarat dari kementerian, selain itu semua karyawan terdaftar di Dinas Tenaga Kerjaan.

"Jika memang benar demikian hasil konfirmasi para awak media, kami menduga proyek tersebut adalah proyek ilegal yang mana adadugaan masih kurang memenuhi syarat dari kementerian , selain itu juga dari pihak terkait seharusnya mendaftar semua karyawan, pekerja ke pihak Dinas Tenaga Kerjaan.

Sedangkan dalam IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM ( selanjutnya disebut Menteri), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan ( WIUP) dan pemberian Izin Usaha Pertambangan ( IUP).

"Dengan demikian apabila dari pihak terkait tidak bisa melengkapi maka ada dugaan selama ini adalah Usaha Galian C yang tergolong Ilegal. Kami berharap kepada pihak kepolisian Riau, Kapolda Riau, harus tegas dalam melakukan penindakan . Yang selama ini masih banyak para oknum Penambangan yang masih liar dan bahkan masih tergolong Ilegal Ungkap Ariani , S.H.

Sesuai Ketentuan pidana pelanggaran ketentuan dalam UU No 4 Tahun 2009, Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10. 000.000.000.00 ( sepuluh miliar rupiah).(red)